Kampanyekan Paslon, Legislator Wajib Cuti

PALOPO---Sejumlah anggota DPRD Palopo diberi sanksi teguran oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo.

Sanksi diberikan karena keikutsertaan mereka dalam kampanye salah satu pasangan calon  (Paslon) walikota dan wakil walikota Palopo. "Persoalannya, mereka ikut kampanye tanpa surat cuti," terang komisioner Panwaslu, Hasbudi, siang kemarin.

Mereka yang dikenakan sanksi teguran di antaranya,  Islamuddin dari fraksi Demokrat, Harisal A Latief dari fraksi Golkar, Herman Wahidin dari fraksi PDIP, dan Hamka Pasau dari PKB. "Kesemuanya ini kami berikan sanksi teguran," jelasnya.

Ia menilai, sanksi diberikan karena para anggota dewan tidak mengantongi surat cuti saat menghadiri kampanye kandidat paslon walikota dan wakil walikota Palopo yang diusung partai mereka.

"Jadi sanksi teguran yang diberikan karena para anggota tersebut masuk pada jurkam. Jika ke depannya masih terdapat pelanggaran yang sama, maka akan dilakukan pemanggilan," tegasnya.

Sanksi teguran yang diberikan, sambung dia dibuat secara tertulis. Surat tersebut sudah dikirimkan kepada masing-masing anggota DPRD yang terlibat.

Karena itu, ia mengingatkan, bagi setiap anggota dewan yang ingin menjadi petugas kampanye, jauh sebelum masa kampanye dilakukan paslon yang didukungnya, sebaiknya sudah mengantongi surat cuti.


"Bagi anggota DPRD yang ikut jadi petugas kampanye, wajib menyerahkan surat cuti pada KPU. Surat cuti harus diserahkan pada KPU paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye," ujarnya.

Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar mengatakan jika sampai saat ini belum ada satupun anggota DPRD yang mengajukan izin cuti untuk pelaksanaan kampanye paslon. "Aturannya tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye harus mengajukan izin cuti," katanya.

Surat cuti bagi anggota DPRD yang jadi petugas kampanye dikeluarkan oleh pimpinan DPRD. Setelah itu, pimpinan menyerahkan surat cuti tersebut pada KPU. Ia menegaskan, surat cuti yang dikeluarkan pimpinan dewan untuk anggota DPRD yang menjadi petugas kampanye, dihitung sebagai cuti di luar tanggungan negara.

“Karena cuti di luar tanggungan negara, maka anggota dewan yang cuti tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Termasuk mobil dinas itu tidak boleh dipakai. Artinya pada saat anggota dewan sedang kampanye, tidak boleh dibalut dengan tugas dinas" katanya.

Anggota DPRD Palopo, Alfri Jamil mengatakan mestinya KPU Palopo dan Panwaslu Palopo harus mensosialisasikan persturan itu karena banyak kalangan anggota DPRD belum mengetahui perihal tersebut. "Apakah seperti menghadiri kampanye paslon itu juga yang dilarang ataukah terlibat dalam mensosialisasikan paslon," kata legislator PDIP ini.(As)
Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment