Ahok Tersangka, Palopo Jangan Khawatirkan Aksi Bela Islam Jilid II

Ahok Tersangka, Palopo Jangan Khawatirkan Aksi Bela Islam Jilid II
Rapat Muspida Kota Palopo.
PALOPO, KLIKNEWS.ID - Meski Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dinyatakan sebagai tersangka kasus penistaan agama, namun aksi bela Islam jilid II dikhawatirkan masih akan terjadi.

Apalagi, ada yang menyebutkan, aksi jilid II yang rencananya akan digelar 25 November nanti, ada isu makar yang berlindung di balik aksi bela Islam itu. Dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan besar-besaran, yang ditakutkan merembes ke daerah.

Menanggapi hal itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Palopo, melakukan rapat koordinasi, Rabu 16 November 2016, di Enzyme Cafe, Kota Palopo.

Wali Kota Palopo, H Muhammad Judas Amir, meminta kepada seluruh pihak, agar menjaga persatuan dan kesatuan di Kota Palopo. Bisa melakukan aksi, tapi harus kita jaga kedamaian di kota ini. "Kalau pun ada kerusuhan di daerah lain, jangan sampai kita di Palopo ikut-ikutan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi adanya gangguan stabilitas keamanan di Palopo, Pemkot Palopo mengagendakan pertemuan FKPD dengan sejumlah pihak, seperti aktifis kampus, penyuluh agama, dan pihak terkait. Pertemuan itu rencananya akan digelar pekan depan.

Harapannya, dari pertemuan dan silaturahim itu, akan terjalin komunikasi yang baik. Juga diharap ada solusi dan masukan terhadap permasalah yang ada di kota ini.

Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A Latief, juga mengingatkan, untuk tetap mewaspadai adanya isu makar dalam aksi bela Islam jilid II nanti. Sebab menurutnya, memang ada isu yang muncul, aksi tersebut dikhawatirkan akan ditunggangi orang yang tidak bertanggungjawab.

Kabag Humas Setda Kota Palopo, Maksum Runi, yang juga mantan aktivis HMI, menuturkan, aksi bela Islam jilid II yang rencananya digelar 25 November nanti, oleh HMI, hingga kini belum ada informasi pasti, apakah dengan status tersangka Ahok, aksi tersebut akan dibatalkan.

"Hingga saat ini, kami belum dapat informasi, apakah instruksi MN KAHMI untuk turun aksi 25 November sudah dibatalkan pasca status tersangka Ahok. Namun yang pasti, jika gerakan HMI ini adalah murni penegakan hukum. Tidak ada makar dalam aksi itu," tegasnya.

Pengurus Majelis Nasional KAHMI, Listan, yang juga hadir dalam rapat muspida Palopo itu, menegaskan, jika aksi HMI itu adalah murni untuk penegakan hukum. Sehingga menurutnya, jika aksi tersebut ada yang mengatakan ada isu makar, maka itu salah besar.

"HMI adalah organisasi yang hadir untuk meneguhkan keberadaan bangsa Indonesia. Gerakan HMI adalah murni penegakan hukum. Gerakan HMI tidak ada setting chaos. Yang membuat chaos biasanya karena ada yang menyusupi, sehingga yang dikambinghitamkan adalah HMI," tandasnya. (tri)
Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment