Andi Ichi Desak BPOM Siapkan Draf RUU Tentang Pengawasan

Andi Ichi Desak BPOM Siapkan Draf RUU Tentang Pengawasan
PALOPO, KLIKNEWS.ID ---Anggota komisi IX DPR RI bidang kesehatan dan ketenagakerjaan Andi Fauziah Pujiwatie Hatta meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan melalui kebijakan peraturan- peraturan sehingga dapat menguatkan fungsi dan kewenangannya secara kelembagaan.  Selama ini BPOM dalam melakukan fungsinya tidak bisa langsung menindak serta melakukan penyelidikan bila menemukan adanya obat-obatan palsu yang beredar.

"Kami meminta BPOM segera menyiapkan draft awal RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat masuk dalam prolegnas, Kata legislator asal luwu raya ini. Senin, 18 juli 2016.

Pihaknya selaku anggota DPR-RI telah mengajukan revisi tiga peraturan menteri kesehatan yakni PMK 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, PMK 35 tahun 2014 standar pelayanan kefarmasian di apotik, dan PMK 58 tahun 2014 tentang standar kefarmasian di RS sebagai salah satu upaya dalam penguatan fungsi kelembagaan BPOM.

Menurut srikandi asal luwu timur ini, kemetrian kesehatan harus segera berbenah, sebab pihaknya telah menjalankan amanah Undang Undang kesehatan, dimana telah mengalokasikan 5 persen anggaran kesehatan melalui APBN.

"Itu sudah kami realisasikan ditahun ini. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi Kemenkes untuk tidak berupaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," jelasnya.

Disinggung mengenai sanksi apa yang tepat diberikan kepada pelanggar, menurut Ichi, sanksi pidana adalah hal yang sangat mungkin dan wajib dikenakan bagi pelaku, jika terbukti dengan sengaja memproduksi, dan mengedarkan vaksin palsu. Bagi fasilitas kesehatan pihaknya meminta dilakukan pencabutan izin operasional, serta bagi tenaga kesehatan dilakukan pencabutan izin tenaga kesehatannya. Instrumen hukum tersebut sesuai dengan kaidah UU yang berlaku.
  
''Dimungkinkan untuk dicabut izin operasionalnya sebagaimana sanksi yang diatur dalam UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 188. Ini bukan hanya soal memberi efek jera pada faskes, namun juga bagaimana edukasi dan sosialisasi vaksin dan imunisasi yang dilakukan leading sektor terkait," tandas Anggota Fraksi Golkar ini. 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment