Warga Sampoddo Protes Rencana Eksekusi

Warga Sampoddo Protes Rencana EksekusiPALOPO, KLIKNEWS.ID --- Puluhan warga Sampoddo Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo memprotes rencana Pengadilan Negeri Palopo melakukan eksekusi terhadap lahan sengketa seluas 25,5 hektar yang melibatkan 42 warga setempat. Protes dilakukan saat Kapolres Palopo AKBP Dudung Adijono  melakukan pertemuan dengan pihak terkait di Kantor Kelurahan Sampoddo. Selasa Pagi , 19 April 2016.

”Tanah ini milik leluhur kami. kami juga punya  bukti. kami tidak mau terima konpensasi.” teriak seorang warga,saat Dudung memberikan pengarahan mengenai status hukum lahan yang akan  dieksekusi.

Warga tidak terima rencana Pengadilan Negeri Palopo melakukan eksekusi lantaran warga memiliki dasar hukum yakni putusan Mahkamah Agung No.783/K/Pdt /1990 tanggal 30 mei tahun 1995  yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Disisi lain pihak pemohon eksekusi M.Nur memiliki dasar hukum untuk mengajukan eksekusi yakni  berdasarkan Putusan MA. No.3073/K/PDT/1994 tanggal 26 Agustus 1998
.
Kapolres Palopo AKBP Dudung Adijono dalam pengarahannya kepada warga mengatakan posisi Polres Palopo hanya menjalankan perintah sesuai permintaan pihak pengadilan negeri  mengamankan proses eksekusi. Dalam perkara tersebut Dudung berpendapat upaya hukum yang dilakukan warga sudah berakhir dengan di tolaknya Pengajuan Kembali (PK). 

Kapolres menyebutkan PK adalah upaya hukum terakhir yang ditempuh dalam berperkara sehingga tidak ada upaya lain lagi yang dapat ditempuh. Kami datang di sini bukan mau dialog, kami menjalankan perintah undang – undang dan kalau mau protes silahkan ke Pengadilan.” Ujar Dudung.


Ditambahkan permohonan eksekusi yang diajukan M.Nur yang akan dilaksanakan berdasarkan permintaan Pengadilan Negeri. Meski sangat memahami kondisi psikologis warga yang akan di eksekusi, Namun Dudung tetap akan menjalankan permintaan Pengadilan yakni mengamankan jalannya proses eksekusi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.” Inikan sudah menang di sini, ini dasar tertinggi sampai Mahkamah Agung, PK yang paling tertinggi dalam berperkara.” Ujar Dudung sambil memperlihatkan putusan PK dari Mahkamah Agung.


Sementara Muh.Akib perwakilan warga sampoddo mengatakan ada mafia peradilan yang menyembunyikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mana perkara tersebut dimenangkan pihaknya . Menurutnya sejak tahun tahun 2007 putusan itu disembunyikan selama 11 tahun karena dia sebagai pihak penggugat.”Kami sudah menang , Putusan MA itulah yang menjadi bukti kemenangan kami sehingga kami rela berjuang sampai mati mempertahankan tanah kami.” Ungkapnya.(tri)


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment